Mahkamah Agung Brasil telah memerintahkan mantan presiden sayap kanan, Jair Bolsonaro, untuk diadili atas dakwaan merencanakan kudeta. Keputusan ini berpotensi menghancurkan harapannya untuk kembali ke dunia politik.
Rincian Putusan:
-
Dakwaan Pertama Sejak 1985: Sidang ini merupakan kasus pertama seorang mantan presiden Brasil didakwa mencoba mengambil alih kekuasaan dengan paksa sejak Brasil kembali ke demokrasi pada tahun 1985, setelah kediktatoran militer selama dua dekade.
-
Alasan Putusan: Panel lima hakim Mahkamah Agung memberikan suara bulat untuk mengadili Bolsonaro setelah menemukan cukup bukti yang memberatkannya. Sidang digelar pada Rabu (26/3), dengan Bolsonaro tidak hadir.
-
Tudahan Berat: Bolsonaro dituduh memimpin “organisasi kriminal” yang berkonspirasi untuk membuatnya tetap berkuasa, meskipun kalah dalam pemilihan umum tahun 2022.
-
Ancaman Hukuman: Jika terbukti bersalah, Bolsonaro berisiko hukuman penjara lebih dari 40 tahun dan diasingkan dari politik, yang bisa menggagalkan niatnya untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang.
Reaksi Bolsonaro dan Lainnya:
-
Penolakan Tuduhan: Meskipun tidak hadir di pengadilan, Bolsonaro mengecam tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar” dan menyebutnya sebagai masalah pribadi.
-
Tanggapan Luiz Inacio Lula da Silva: Rival Bolsonaro dalam pemilihan 2022, Lula, menyatakan harapannya agar keadilan ditegakkan, sementara menegaskan bahwa semua orang mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Bolsonaro.
Rencana Kudeta yang Dituduhkan:
-
Rencana Darurat: Setelah kekalahan dalam pemilu, diduga para pendukung Bolsonaro saat itu, termasuk ia sendiri yang masih menjabat, merencanakan untuk mengumumkan keadaan darurat guna mengadakan pemilu baru.
-
Ancaman Pembunuhan: Selain kudeta, Bolsonaro juga dituduh mengetahui rencana untuk membunuh Lula, wakil presiden, dan Hakim Agung Alexandre de Moraes, yang merupakan musuh politiknya dan juga satu dari lima hakim dalam kasus ini.
Pesan Akhir:
Kasus ini mencuat setelah Bolsonaro kalah dalam pemilu 2022 dari rival sayap kiri, Luiz Inacio Lula da Silva, dengan selisih suara tipis. Dengan proses hukum ini, Brasil kembali dihadapkan pada isu politik yang menegangkan.